Setelah berakhirnya Perang Jawa (Perang Diponegoro) pada tahun 1830,https://camlicarestaurant.com/pesona-budaya-dan-sejarah-indonesia-yang-memikat/ kas kerajaan Belanda terkuras habis. Untuk menutupi defisit anggaran yang sangat besar dan melunasi utang-utang perang, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mencetuskan sebuah kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Kebijakan ini menjadi salah satu periode paling eksploitatif dalam sejarah kolonialisme di Indonesia.

Mekanisme dan Aturan di Atas Kertas

Secara teori, aturan Tanam Paksa yang diterbitkan dalam Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1834 terlihat tidak terlalu memberatkan. Rakyat hanya diminta menyisihkan seperlima ($20\%$) dari tanah pertanian mereka untuk ditanami komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa, seperti kopi, tebu, nila (indigo), dan tembakau.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tanaman ekspor tersebut tidak boleh melebihi waktu menanam padi, dan tanah yang digunakan dibebaskan dari pajak tanah. Bahkan, jika ada kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak, selisihnya harus dikembalikan kepada rakyat. Namun, kenyataan di lapangan berbicara sangat berbeda.

Penyelewengan dan “Cultuurprocenten”

Praktek Tanam Paksa menjadi sangat kejam karena adanya sistem Cultuurprocenten. Ini adalah bonus yang diberikan pemerintah Belanda kepada para pejabat kolonial dan kepala daerah setempat (seperti bupati atau lurah) jika mereka berhasil melampaui target setoran hasil panen.

Demi mengejar bonus tersebut, para pejabat sering kali memaksa rakyat menyerahkan lebih dari separuh tanah terbaik mereka, bukan cuma seperlima. Rakyat dipaksa bekerja terus-menerus mengurus tanaman ekspor hingga sawah padi mereka sendiri terbengkalai. Akibatnya, bencana kelaparan hebat melanda berbagai daerah, terutama di Cirebon (1843) dan Demak (1849), yang menelan ribuan korban jiwa.

Dampak Bagi Belanda: “The Dutch Golden Age” Kedua

Bagi Belanda, Cultuurstelsel adalah “tambang emas”. Dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, sistem ini berhasil menyuntikkan dana sebesar 832 juta gulden ke kas Belanda. Dana raksasa inilah yang digunakan Belanda untuk membangun jaringan kereta api, melunasi utang negara, hingga membangun benteng-benteng pertahanan di Eropa. Singkatnya, kemajuan infrastruktur Belanda di abad ke-19 dibangun di atas keringat dan air mata petani Jawa.

Dampak Bagi Indonesia: Luka dan Warisan

Meski menyengsarakan, Tanam Paksa secara tidak sengaja memperkenalkan rakyat Indonesia pada tanaman komoditas internasional dan teknik pertanian modern. Pembangunan jalan-jalan baru untuk mengangkut hasil panen juga membuka akses antarwilayah yang sebelumnya terisolasi.

Namun, harga sosial yang harus dibayar sangat mahal. Struktur sosial pedesaan rusak, dan kemiskinan sistemik mulai mengakar. Penderitaan rakyat inilah yang kemudian memicu kritik keras dari kalangan liberal di Belanda sendiri, salah satunya melalui novel fenomenal Max Havelaar karya Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Kritik tersebut akhirnya meruntuhkan sistem Tanam Paksa dan menggantinya dengan Politik Pintu Terbuka pada tahun 1870.